SP: Tiga Kandidat Gubernur Abaikan Isu Buruh Perempuan

Anisah Ananda - Staf Kampanye Solidaritas Perempuan Palu (dok pribadi)

SOLIDARITAS Perempuan (SP) Kota Palu, memandang visi misi tiga kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, periode 2024 – 2029, tidak mencerminkan problem perempuan di Sulawesi Tengah. Khususnya buruh imigran. Padahal, problem buruh imigran saban tahun, terus mencuat dengan modus dan kejahatan yang terus bervariasi . Solidaritas Perempuan telah menelaah visi misi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, ketiganya dinilai tidak mempunyai kesungguhan dalam melihat problem perempuan di Sulawesi Tengah.

Jika ada yang terlihat menyentil, itu pun hanya dalan konteks kesetaraan gender. Tidak menyentuh problem substansial dalam wacana perempuan. Staf Kampanye Solidaritas Perempuan Palu, Anisah Ananda memberikan pandangannya tentang visi misi tiga kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Sulteng. Secara umum, tidak ada perbedaan mencolok tiga kandidat ini dalam mengatasi problem perempuan di daerah ini.

Isu tentang perempuan dinilai hanya dibingkai dalam isu yang terkesan klise, yakni bagaimana berpartisipasi dalam pembangunan dan pemilu. Padahal, isu perempuan seharusnya bisa dilacak dalam spektrum yang luas. Bagaimana perempuan dalam konteks krisis iklim, perempuan dalam konflik agraria dan perempuan di lingkar tambang atau perempuan buruh imigran. Semuanya tidak ditemui dalam dokumen visi misi kandidat. Dari sini menurut dia, bisa dilihat bagaimana keberpihakan terhadap perempuan jika salah satunya terpilih kelak.

PASANGAN AHMAD ALI – ABDUL KARIM AL JUFRI (BERAMAL)
Solidaritas Perempuan berpandangan para kandidat harus mempunyai kebijakan politik yang jelas dan terarah dalam isu-isu perempuan. Tidak klise dan mengambang. Ia melanjutkan, komposisi penduduk mapun pemilih di Sulawesi Tengah, nyaris berimbang. Data KPU Sulteng, yang dikeluarkan pada 2023, jumlah pemilih perempuan 1.096.237 orang dan laki-laki 1.140.466 orang.

Selain itu, berdasarkan buku Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2023 yang dikeluarkan oleh BPS, komposisi berdasarkan jenis kelamin, tahun 2022, laki-laki, 1,57 juta jiwa (51,27) persen dan perempuan 1,49 juta jiwa (48,73) persen. Dengan komposisi berimbang seperti ini, maka perhatian pada isu-isu perempuan tidak bisa dikesampingkan. Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-jufri, sebut Ananda hanya menyentil sedikit saja isu perempuan yang berkaitan dengan kesetaraan pembangunan dan pemilu. Sedangkan perempuan di isu yang lain, sama sekali tidak terlihat.

Visi misi kandidat pasangan yang didukung oleh koalisi jumbo ini, minim sekali menyinggung pada persoalan-persoalan yang berdampak pada persoalan Perempuan, anak, dan lansia seperti isu krisis iklim, konflik agraria, kebebasan berpendapat, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan yang menjamin keamanan perempuan, anak, dan lansia karena yang paling rentan terkena dampaknya adalah mereka.

PASANGAN ANWAR – RENY (BERANI)
Salah satu program prioritas yang diunggulkan pasangan ini adalah mendorong kawasan ekonomi (KEK) Kota Palu sebagai pusat industri pengolahan nikel. Hal menurut Ananda cenderung memperparah ketimpangan yang selama ini dialami masyarakat menengah ke bawah. Khususnya perempuan, anak, dan lansia. Pasangan ini menurut dia, tidak memberi perhatian pada krisis iklim. Industri nikel jika tata kelolanya tidak diperbaiki berpotensi menimbulkan konflik agraria, meningkatkan jumlah buruh migran, termasuk perempuan di dalamnya.

Menurut dia, tak satupun program yang difokuskan untuk menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan, maupun jaminan keamanan bagi perempuan dan masyarakat lainnya yang memperjuangkan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, salah satu lingkungan yang aman dan bersih.

PASANGAN RUSDI MASTURA – SULAIMAN AGUSTO (SANGGANIPA)
Isu perempuan tidak terlihat dalam visi misi yang ditawarkan. Padahal, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai masalah publik. Isu yang marak belum menjadi perhatian seperti isu krisis iklim, konflik agraria dimana perempuan menjadi korban di dalamnya. Perempuan rentan menurut Ananda harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas baik kesehatan fisik dan mental, bantuan ekonomi, dan sebagainya. ‘’Tapi semua itu tidak terlihat visi misi kandidat ini,’’ katanya.

Tiga orang tim pemenangan yang dikonfirmasi soal ini tidak memberi jawaban. Mohamad Hamdin dari SANGGANIPA, mengatakan agar hal itu tidak ditanyakan kepadanya. Tim Pemenangan BERAMAL Mahfud Masuara, mengaku sedang mengikuti orientasi di Jakarta. Sedangkan Tim Pemenangan BERANI, Aditya Bayu Perdana, mengarahkan untuk menanyakan hal ini ke Anwar Hafid – yang hingga artikel tayang pesan hanya centang satu.

MENGAPA ISU PEREMPUAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN?
Anisah Ananda kenapa isu perempuan di Sulawesi Tengah membutuhkan keberpihakan politik yang nyata dari pemimpin? Setidaknya, disebabkan beberapa aspek. Misalnya, akses terhadap pekerjaan. Perempuan sering terpinggirkan dari peluang kerja yang dihasilkan oleh industri khususnya sektor tambang yang dominan di Sulawesi Tengah. Banyak perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja laki-laki dengan alasan kemampuan fisik. Sementara perempuan yang memiliki potensi dan kualifikasi sering diabaikan. Jaminan keamanan bagi buruh perempuan juga masih minim, upah yang rendah dengan jam kerja yang sama dengan laki-laki. Tidak ada ruang aman bagi perempuan. Tidak ada cuti haid. Dan, cuti melahirkan yang singkat.

Dari segi lingkungan sebut dia, penambangan nikel menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran tanah serta air. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang vital bagi perempuan, terutama yang bergantung pada pertanian dan pengelolaan sumber daya local. Kerusakan ini juga berdampak pada krisis iklim, yang memperburuk kondisi cuaca dan mengancam ketahanan pangan, di mana perempuan berperan penting dalam produksi pangan. Ujung dari sengkarut ini adalah ketimpangan yang dirasakan perempuan, anak dan lansia tidak bisa lagi dielakkan.

Hal lain adalah, kesehatan reproduksi perempuan pun terancam akibat paparan polusi dari aktivitas industri. Zat-zat berbahaya yang dilepaskan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan hormonal dan peningkatan risiko penyakit. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai sering kali terhambat, terutama di daerah terpencil.

Selain itu, ada krisis air. Penambangan nikel menghabiskan banyak sumber air, mengakibatkan kekurangan air bersih bagi komunitas. Perempuan, yang biasanya bertanggung jawab atas pengelolaan air di rumah tangga, harus menghadapi tantangan ekstra dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada saat yang sama dari sisi sosial budaya, kehadiran industri ini sering kali merusak struktur masyarakat lokal. Tradisi dan praktik budaya yang telah ada bertahun-tahun terancam hilang, dan perempuan, yang merupakan penjaga budaya tersebut, merasa kehilangan identitas dan tempat dalam komunitas.

Terakhir, isu keamanan juga muncul. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja maupun dalam interaksi sehari-hari, terutama di area yang berdekatan dengan aktivitas penambangan. Ketidakamanan ini memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Secara keseluruhan, hadirnya industri nikel memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap kehidupan perempuan, menuntut perhatian dan tindakan dari berbagai pihak untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. ***

Penulis: Yardin Hasan
Penyunting: Miftah
Foto: Dok pribadi

Tinggalkan Balasan