KAMPANYE dan adu strategi menjaring pemilih, sudah ditabuh sejak 25 September lalu. Banyak kalangan menilai hingar bingar panggung kampanye, nyaris atau bahkan tidak pernah menyinggung hal-hal mendasar yang menjadi problem serius di daerah ini. Panggung kampanye hanya bising dengan urusan musik dan adu jargon.
Realitas ini kemudian, ditambah dengan minimnya sikap kritis publik termasuk media dalam membingkai isu-isu kampanye. Isu HAM, isu perempuan, hak agraria hingga nasib warga di lingkar tambang, adalah problem mendasar yang membelit warga namun tidak mendapat perhatian kandidat. Kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan warga umum, menyoroti hal tersebut.
Jusman, Direktur Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, menilai tiga kandidat tidak mempunyai gagasan tentang bagaimana mengatasi dampak tambang termasuk memperbaiki tata kelola industri perkebunan berskala besar yang merugikan masyarakat. Industri berbasis lahan seperti, seperti sawit dan tambang, adalah dua sektor penyumbang ekspor nasional yang masuk dalam agenda nasional dalam rantai hilirisasi logam dan palm oil belt. Ia menenggarai tiga kandidat yang bertarung, semuanya mengandalkan kedua sektor tersebut sebagai sumber yang mendanai mesin politik pemenangan. Termasuk, menjadi andalan untuk mendongkrak pendapatan APBN dan APBD. ”Kita tidak bisa menilai siapa kandidat yang paling dominan meraup modal dari sektor ini untuk biaya mesin politiknya. Tetapi semuanya sama. Publik sudah tahu siapa yang dominan di antara mereka,” ucap Jusman, Senin 30 September 2024.
Sebagai konsekwensinya, jika kelak terpilih eksploitasi sumber daya alam akan semakin meningkat. Di sektor sumber daya alam, walau korban masyarakat terus berjatuhan, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan. Partambangan dan perkebunan adalah sebagai sumber pendapatan viskal daerah yang sangat diandalkan, siapa pun yang terpilih. Bahkan yang dikhawatirkan ungkap Jusman, kandidat yang bergerak di sektor ini, akan makin memperkuat membuat kebijakan yang pro tambang, dan mendorong program strategis nasional (PSN) untuk makin memperkokoh dominasinya.
Sebagai gambaran dominannya sektor di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari data yang ditemukan WALHI Sulteng. Jika dikalkulasi secara keseluruhan jumlah luas lahan pertambangan dan perkebunan di Sulteng mencapai 2.021,959 Ha atau sebesor 33 persen dari jumlah luas daratan. Sementara 942.20ó,1 Ha lahan yang digarap oleh petani katagori lahan produktif sebesor 15% ataun 49,892.50 hektar yang digarap oleh petani di desa. Jika dipresentasikan hanya mencopoi 1% dori total luas daratan Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, berdasarkan data tersebut penguasaan ruang daraton Sulawesi Tengah hampir melebihi dari jumlah luas secara keseluruhan. Jika dihitung secara normal, ada selisih 317.230 Ha atau sebesar 2% dari total penggunaan ruang sebesar ó.45ó,t29,3 Ha dan luas daratan yakni 6.138.899,00 Ha. Selisih tersebut diperkirakan masih tumpang tindih antara kawasan hutan dan Wilayah Kelola Masyarakat (konfilk tenurial) serta pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan IPKH pertambangan dan tukar guling untuk perkebunan sawit. Sayangnya ungkap dia, bengkalai ini tidak mendapat perhatian serius dari para kandidat. Lebih jauh Jusman mengatakan, konflik terjadi di pertambangan emas seperti PT Trio Kencana di Parigi Moutong, kasus warga dengan PT Citra Palu Mineral dan PT Via Recourses di Donggala adalah konflik laten yang bisa meletup kapan saja, jika tidak ada pendekatan yang baik dari pemerintah.
SELESAIKAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT & HAK ATAS KEBENARAN ATAS PEMULIHAN KORBAN KONFLIK POSO
Para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, diingatkan untuk tidak larut dalam janji kampanye yang sloganistik. Problem mendasar di sektor pembangunan HAM, tidak boleh diabaikan. Peringatan itu disampaikan oleh Direktur SKP HAM Sulteng, Nurlaela Lamasitudju, menanggapi hiruk pikuk kampanye kandidat. Aktivis HAM yang sukses mendampingi korban PKI 65/66 di Sulawesi Tengah ini, menitip 9 poin bagi para kandidat. Pembangunan yang berbasis HAM adalah syarat mutlak yang harus dijalankan, siapa pun gubernurnya kelak. Para kandidat menurut Ela, begitu ia disapa, harus memberi garansi terhadap pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat dan korban konflik Poso terutama hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan.
Konflik komunal Poso dengan segala residunya, tidak boleh lagi sekadar dipidatokan dalam diskusi dan seminar. Perlu keberpihakan yang nyata dari pemerintah untuk memperoleh hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan. Garansi yang sama juga harus didapatkan pada korban 65/66, yang hari ini belum seluruhnya mendapatkan haknya dari negara. Ela juga mendesak para kandidat terpilih harus memenuhi hak atas keamanan bagi seluruh warga Sulteng terutama di daerah yang rawan potensi konflik seperti di kabupaten Morowali, dan Morowali Utara dalam lingkup operasi tambang dan sawit.
Kemudian, pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Sulteng, terutama untuk warga berada di sekitar lokasi tambang dan PLTU. Termasuk kata dia, menuntaskan pemenuhan hak atas perumahan untuk korban bencana Pasigala. Lebih jauh Direkrur SKP HAM Sulteng ini mengingatkan, dari sudut pandang HAM, pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak yang hidup di pelosok desa yang kesulitan mengakses sekolah akibat jalan dan jembatan yang rusak, tak lagi sekadar menjadi jargon kampanye. ”Melainkan harus menjadi isu prioritas untuk diselesaikan jika kelak terpilih,” ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya adalah pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan mendukung usaha berbasis rumah tangga serta menjamin hak hidup seluruh warga Sulawesi Tengah dari ancaman bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Tiga jenis bencana ini menurut dia, sangat akrab dari keseharian. Karena itu, penanganan ketiga jenis bencana tak semata dilihat sebagai kejadian biasa yang cukup ditangani dengan intervensi yang parsial. Yang lainnya, ungkap Nurlaela adalah pemenuhan hak atas informasi seluruh warga Sulteng untuk mendapatkan akses pada rencana dan pelaksanaan program pembangunan.Serta poin terakhir adalah pelibatan kelompok rentan dan kelompok masyarakat sipil dalam penyelenggaraan program pembangunan berbasis HAM.
KANDIDAT ABAIKAN KASUS TRAFFICKING
Vitria S Pairunan, Ketua Solidaritas Perempuan Palu (SP), menyayangkan kasus trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tidak disuarakan pada panggung kampanye. ”Sepengetahuan saya, tidak ada kandidat yang speak up soal ini. Padahal kasusnya di Sulawesi Tengah tergolong tinggi,” ujar Vitria heran.
Solidaritas Perempuan mencatat kasus buruh migran yang menjadi korban TPPO terus terjadi. Pada tahun 2023 Solidaritas (SP) menangani 43 kasus perempuan buruh migran, 41 di antaranya diberangkatkan secara unprosedural. Pemberangkatannya bertentangan dengan UU PPMI dan menjadi korban perdagangan orang. Di Sulawesi Tengah penyelesaian kasus ini melambat karena minimnya perspektif penegak hukum terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan buruh migran. Pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus TPPO sering kali menganggap mereka bukan korban TPPO karena diberangkatkan dengan persetujuan mereka. Ia menyayangkan, simpulan itu tidak melihat situasi rentan seperti iming iming dan jeratan utang serta ancaman yang dilakukan calo kepada mereka.
”Saya menduga para kandidat gubernur dan wakilnya, tidak mempunyai perspektif yang kuat tentang kasus ini. Atau memang tidak tahu, buktinya tidak pernah diangkat dalam narasi kampanye,” kritiknya. Padahal kasus ini membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin terpilih. Solidaritas Perempuan Palu menemukan, selain belum terimplementasikan UU PPMI kendala lain adalah koordinasi antara instansi yang tidak berjalan. ”Terbukti tidak adanya data yang sama antar instansi pemerintah yang berwenang terkait dengan pelindungan dan penempatan buruh migran,” katanya.
Taufik, Ketua Jaringan Anti Tambang (JATAM) Sulteng, menenggarai para kandidat terlibat konflik kepentingan dengan gurita bisnis di sektor tambang. ”Kami menduga tidak terlepas dari konflik kepentingan terkait dengan bisnis-bisnis sektor sumber daya alam, khususnya pada bisnis pertambangan yang berlangsung sampai hari ini,” katanya kepada wartawan Senin 1 Oktober 2024. Dugaan konflik kepentingan ini mengemuka karena para kandidat mempunyai kerabat yang bergerak di sektor bisnis tambang. Berangkat dari itu semua, imbuh Taufik biaya politik para kandidat kemungkinan disuplai dari uang tambang.
JATAM meminta voters (pemilih) mengetahui betul para kandidat yang bersaing baik gubernur, bupati dan wali kota,bahwa visi misi yang dibangun tidak hanya berkutat pada narasi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar yang sudah menjadi kewajiban negara. Tetapi pemilih harus melihat, rekam jejak para kandidat. Apakah jika kelak mereka terpilih bisa memberikan jaminan kualitas lingkungan yang sehat, khususnya masyarakat yang berhadap-hadapan dengan kegiatan pertambangan. Selain itu ungkap Taufik penting pula dilihat gagasan yang tertuang dalam visi dan misi, apakah berkomitmen meninggalkan sistem ekonomi yang bergantung pada pengerukan sumber daya alam dan beralih pada sumber ekonomi yang lebih memberikan jaminan keberlanjutan. ”Pemilih jangan terlalu fokus pada visi misi kandidat yang bisa dibuat sebaik mungkin. Tapi lihat track recordnya sebagai sebelum menjatuhkan pilihan,” ujarnya menyarankan.
BANTAH DIBIAYAI BISNIS TAMBANG
Para juru bicara kandidat memberi respons beragam atas kecurigaan aliran uang tambang membiayai kampanye mereka. Asnawi Abdul Rasyid Juru Bicara, pasangan Anwar-Reny, mengaku sejauh ini sumbangan masih berasal dari individu seperti kerabat dan politisi Demokrat. Jika ada sumbangan dari pengusaha dan atau lainnya, akan dilaporkan sebagaimana aturan Peraturan KPU tentang dana kampanye. ”Sampai hari ini, belum terkonfirmasi, pastinya kita juga akan mencermati jika menyangkut sumbangan. Karena kita juga tidak ingin tersandera oleh kepentingan kepentingan tertentu,” jawabnya.
Mohamad Hamdin, Tim Pemenangan Rusdi Mastura – Sulaiman Agusto, tidak merespons panjang pertanyaan tentang uang tambang masuk ke rekening kampanye kandidat. ”Tanya saja yang bilang, saya tidak tau itu,” responnya singkat. Tim Pemenanan Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri, Oetar Mahyudin memastikan tidak ada aliran uang tambang yang masuk ke rekening timnya. ”Kalo itu kami pastikan tdk benar,” tulisnya dalam pesan Whatsapp yang dikirimkan Senin 1 Oktober 2024. Khusus biaya kampanye dari Abukakar Aljufri, murni dari urunan keluarga dan para kader Gerindra mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan kader pengurus di tingkat DPP. ”Yang terpenting Pak Prabowo memberi perintah kepada AKA sudah pasti bentuk dukungan apa pun akan diberikan,” ungkap Oetar.
Menurut Jusman, kandidat harus berani masuk pada isu-isu substansial, soal penyelesaian kasus tambang, isu lingkungan, HAM dan investasi dan isu mendasar lainnya. Kandidat juga harus mau diuji pikirannya, tidak mengandalkan kampanye monologis di depan orang banyak. ”Jika ada yang bersedia diuji isi kepalanya di depan aktivis lingkungan kami siap,” tantangnya.
Penulis: Yardin Hasan
Penyunting: Aditya Warman
Foto-Foto: Dok Roemahkata – dok pribadi
